Mahasiswa Kalsel Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, DPRD Janji Sampaikan Aspirasi ke Pemerintah Pusat
Ratusan Mahasiswa saat unjuk rasa.( dok. habarkalimantan.com)
STORY INDONESIA, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Selasa (31/12/2024). Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diterapkan mulai Januari 2025.
Para mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut membawa sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap kebijakan tersebut. Dalam orasinya, mereka menyampaikan bahwa kenaikan PPN ini dinilai akan memberikan dampak signifikan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Kebijakan ini tidak hanya membebani ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan efek domino, termasuk naiknya harga kebutuhan pokok,” tegas Syamsu Rizal, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat, saat berorasi di hadapan para peserta aksi, dilansir dari Habarkalimantan.com
Selain menolak kenaikan PPN, para mahasiswa juga mendesak DPRD Kalimantan Selatan agar segera mengirimkan surat kepada pemerintah pusat guna membatalkan kebijakan tersebut serta mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Mereka juga menuntut agar pemerintah menyusun kebijakan fiskal yang lebih adil dan merata.
Baca juga : Tukar Guling Aset Pemprov-Pemko, H. Yamin Siap Kaji Lebih Lanjut
“Kami menginginkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, bukan sistem yang hanya membebani masyarakat kecil,” tambah Syamsu Rizal.
Menanggapi tuntutan para mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Kartoyo, turun langsung menemui demonstran. Ia menyatakan bahwa pihak DPRD mendukung aspirasi yang disampaikan dan akan segera menyurati pemerintah pusat terkait wacana kenaikan PPN tersebut.
“Kami akan memastikan aspirasi ini disampaikan kepada pemerintah pusat agar kebijakan kenaikan PPN sebesar 12 persen dapat dipertimbangkan kembali,” ujar Kartoyo di hadapan massa.
Aksi tersebut berjalan damai hingga akhirnya massa membubarkan diri setelah mendapatkan komitmen dari DPRD Kalsel untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.(drs/hk)
